HumasPoltekesosBDG _ Bertempat di kampus Poltekesos Bandung, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial RI menyelenggarakan pertemuan dalam rangka koordinasi dan diskusi terkait Profilling desa miskin di Provinsi Jawa Barat dengan  Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta di wilayah provinsi Jawa Barat, Rabu 12 Februari 2025.  Kegiatan ini dinilai sangat penting dan strategis untuk mendukung tercapainya tujuan pemberdayaan Masyarakat dalam menangani masalah kemiskinan di Indonesia khususnya di provinsi Jawa Barat. Dalam pengantarnya, Direktur Poltekesos Bandung Suharma, Ph.D. mengemukakan bahwa pertemuan ini dimaksudkan sebagai langkah awal membangun koordinasi dan sinergi antara Kementerian Sosial dengan Perguruan Tinggi sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di Indonesia khususnya di 3 (tiga) provinsi di pulau Jawa yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat. Lebih lanjut  Bapak Direktur menyampaikan “Bapak Menteri Sosial mengharapkan adanya percepatan penanganan pengentasan kemiskinan di Pulau Jawa yang mencapai 50%, dapat menjadi capaian strategis dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan di Indonesia”.

Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Dra. Mira Riyati Kurniasih, M.Si., dalam paparannya menyampaikan “Pertemuan ini untuk mewujudkan kolaborasi dan sinergi dengan perguruan tinggi dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan, sehingga nantinya kami Kementerian sosial memperoleh kajian akademis terkait dengan Lokasi atau fokus desa dengan kategori miskin yang akan diujicobakan dalam program pemberdayaan sosial dan diinterversi secara bersama antara Kementerian sosial dengan perguruan tinggi sehingga tercipta Desa Sejahtera”.

Lebih lanjut Dirjen Pemberdayaan Sosial mengemukakan bahwa “ Data kemiskinan di Indonesia per September 2024 masih 24,06 juta jiwa, dan di Provinsi Jawa Barat mencapai 7,46%. Kondisi ini diharapkan oleh Presiden di tahun 2026 harus 0% kemiskinan ekstrim dan tahun 2029 tingkat kemiskinan harus turun kurang dari 6%. Ini menjadi tantangan bagi Kementerian Sosial untuk mengembangkan program pemberdayaan sosial ekonomi, sehingga masyarakat akan terlepas dari kemiskinan dan memiliki keberdayaan secara sosial dan ekonomi. Kondisi ini tentunya tidak bisa dilakukan secara mandiri oleh Kementerian Sosial sehingga kolaborasi dan sinergi yang akan dibangun dengan Kementerian/Lembaga lain, dunia usaha, dan Perguruan Tinggi di Jawa Barat adalah suatu keniscayaan yang harus dilakukan”. Pertemuan dilanjutkan diskusi antara Dirjen Pemberdayaan Sosial, Staf Khusus Menteri Sosial, Tenaga Ahli Menteri Sosial, Sekretaris Ditjen Pemberdayaan Sosial, Direktur Poltekesos Bandung dengan berbagai Perguruan Tinggi. Dalam kesempatan diskusi ini masing-masing perwakilan dari perguruan tinggi menyampaikan berbagai hasil kajian dan program yang telah dijalankan terkait dengan pendampingan dan pemberdayaan sosial masyarakat  miskin dibeberapa desa/kelurahan yang menjadi binaannya, serta siap mendukung program Kementerian Sosial dalam bidang pemberdayaan sosial.

Pertemuan diakhiri dengan komitmen untuk menghasilkan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama dalam rangka kolaborasi dan sinergi menjalankan program pemberdayaan sosial untuk pencapaian target pengentasan kemiskinan di wilayah provinsi Jawa Barat. Hadir secara langsung dalam pertemuan ini sebanyak 9 Perguruan Tinggi yaitu Universitas Padjadjaran (UNPAD) Bandung, Institut Teknologi Bandung (ITB), IPB University Bogor, Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung,  Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati (UIN) Bandung, Universitas Siliwangi (UNSIL) Tasikmalaya,  Universitas Pasundan (UNPAS) Bandung, Universitas Islam Bandung (UNISBA), dan Universitas Swadaya Gunung Jati (UGJ) Cirebon.