Humas-Poltekesos, Bandung – Implementasi kebijakan dan optimalisasi pelaksanaan program dan anggaran di lingkungan Poltekesos Bandung, perlu dievaluasi secara berkala dan berkesinambungan. Hal ini sangat penting dilakukan agar program yang sudah direncanakan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang diharapkan dan pengelolaan anggarannya dapat dipertanggungjawabkan. Pentingnya hasil monitoring, Sub Bagian Perencanaan mengadakan kegiatan Evaluasi Program dan Rencana Percepatan Penyerapan Anggaran Tahun 2020 di Hotel Papandayan Bandung, Rabu (16/9/2020). Kegiatan diikuti oleh Unsur Pimpinan, Unsur Senat dan Satuan Pengawas Internal serta Kepala Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) di lingkungan Poltekesos Bandung. Wakil Direktur I, Admiral Nelson Aritonang, didampingi oleh Wakil Direktur II, Wakil Direktur III dan Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Perencanaan (BAAP), pada saat membuka pelaksanaan kegiatan mengingatkan seluruh pengelola UPK agar tetap memperhatikan pencapaian realisasi anggaran sesuai dengan rencana strategis yang telah dirancang, jangan sampai percepatan realisasi mengabaikan apa yang seharusnya dicapai.

Pada pelaksanaannya, masing-masing Kepala UPK atau yang mewakili memaparkan dan menjelaskan rencana/strategi percepatan realisasi program dan optimalisasi penyerapan anggaran yang telah disusun. Selanjutnya pemaparan tersebut langsung dibahas dan mendapatkan rekomendasi atau masukan dari para Wakil Direktur dan Kepala Satuan Pengawas Internal. Melalui kegiatan ini, seluruh UPK diharapkan dapat mencapai target program yang diharapkan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat biaya, tepat mutu dan sasaran; mampu memetakan kemajuan dan kendala yang dihadapi dalam pengimplementasikan kebijakan, program dan anggaran secara berkala dan berkesinambungan; menyusun rencana atau strategi percepatan realisasi program dan optimalisasi penyerapan anggaran serta mengidentifikasi kemungkinan optimalisasi anggaran untuk kebutuhan pada periode berikutnya. Optimalisasi ini nantinya akan digunakan untuk kebutuhan intern Poltekesos Bandung dan Kementerian Sosial RI.***nyna