Humas-Poltekesos,- Komisi VIII DPR RI sebanyak 8 orang anggota Dewan Komisi VIII dan 5 orang Setkom VIII yang dipimpin Dr. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si selaku Wakil Ketua Praksi PG Dapil Jabar II melakukan Kunjungan Kerja Spesifik dalam rangka Evaluasi Penyaluran Bantuan Sosial Penanggulangan Dampak Wabah Covid- 19, Pertemuan dilakukan dengan Bupati Kabupaten Bandung dan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bandung , serta Ketua Apdes Kab. Bandung.Kantor Bupati Kab. Bandung, Jl. Raya Soreang KM. 17 Bandung Jawa Barat,( Selasa,31/6/ 2020).
Kegiatan dihadiri Kepala BP3S Kemensos RI, Asisten Pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, Kepala Dinas Sosial Kab. Bandung, Kepala DPMD Kab. Bandung, Kepala Disnaker Kab. Bandung, Kepala Disdukcapil Kab. Bandung, Kepala Pelaksana BPBD Kab. Bandung, Kepala Bappeda Kab. Bandung, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kab. Bandung, Kepala Bagian Hukum Kab. Bandung, Pejabat dari Ditjen. PFM dan Ditjen Rehsos Lansia Kemensos RI, PT. Pos Kabupaten Bandung, Kepala BBPPKS Bandung, dan Direktur Poltekesos Bandung yang didampingi Kepala BUK serta Kepala Subbag Humas dan Kerjasama Poltekesos Bandung, serta para Tokoh Masyarakat di wiayah Kab. Bandung.
Kab. Bandung merupakan salah satu kab. Bandung tertua di Indonesia diresmikan melalui Piagam Sultan Agung Mataram pada tanggal 20 April 1641. Luas wilayah 1.762,40 km2 dengan kepadatan penduduk 2.040 jiwa atau sekitar 3,7 lebih sebagai penduduk terpadat ke 2 di indonesia setelah kab. Bogor. Selain itu, di Kab. Bandung ini akan berdiri Perguruan Tinggi Poltekesos Bandung untuk menunjang rata2 sekolah. Harapan kedepan Poltekesos dapat melahirkan sertifikasi komunikasi sosial. Evaluasi Penyaluran Bansos untuk Penanggilangan Covid-19 bahwa: DTKS Kab. Bandung sebanyak 355,07 KPM atau 40% dari jumlah penduduk Kab. Bandung. KPM DTKS hampir 95% mendapatkan bantuan sosial yaitu PKH sebanyak 123.683 KPM, sembako sebanyak 167.234 KPM, kemudian program temporer akibat pandemik Covid-19 yaitu perluasan sembako sebanyak 71,730 KPM, BST DTKS sebanyak 59.343 KPM, BST non DTKS sebanyak 33,432 KPM, ditambah bantuan provinsi Jawa Barat sebanyak 20.064 KPM DTKS, 135.408 KPM non DTKS, dan Bansos dari APBD sebanyak 62.000 KPM selama 4 bulan dan 27.900 KPM selama 1 bulan yang dilanjutkan dengan program BLT Dana Desa.
Dr. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si menyampaikan bahwa Komisi VIII DPR RI bermitra kerja dengan Kementerian Sosial RI telah menetapkan program dan anggaran yang menjadi prioritas nasional, yaitu Program Bantuan sosial yang diperuntukkan penanggulangan dampak Covid-19. Program bantuan sosial dampak Covid-19 direncanakan Tahun 2020 ini ada penambahan target untuk Program Keluarga Harapan dari 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menjadi 15 juta KPM dengan kebutuhan anggaran tambahan Rp17.858.639.704.000,- (Tujuh Belas Triliun Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Empat Ribu Rupiah). kunjungan pula memastikan dan mengetahui secara langsung  Pemerintah Daerah dan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang berkaitan dengan pelaksanaan program Bantuan Sosial dampak Covid-19, melaksanakan fungsi Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-undang termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang digunakan untuk Program Bantuan Sosial Dampak Covid-19. dan menyerap aspirasi daerah dari unsur Pemerintah Daerah maupun masyarakat pelaksanaan Program Bantuan Sosial Pangan Non Tunai. Wakil Ketua Komisi VIII  menyerahkan secara simbolis bantuan dari Kementerian Sosial RI, Ditjen Rehsos Lansia yaitu bantuan uang sebesar 52.000.000,- kepada LKS Lansia Bhakti Pertiwi Kab. Bandung, dilanjutkan penyerahan bantuan sosial sembako secara simbolis kepada masyarakat yang terdampak Covid-19 sebanyak .
Kegiatan dilanjutkan dialog dan tanya jawab yang dipandu oleh Kepala BP3S dengan narasumber Wakil Ketua Komisi VIII DPR-RI, Bupati Kab. Bandung dan Kepala Dinas Sosial Kab. Bandung dan di akhiri kunjungan ke lokasi tanah rencana Pembangunan Poltekesos Bandung di Soreang Kab. Bandung.