Humas-Poltekesos, Bandung – Evaluasi secara berkala dan berkesinambungan terhadap pengelolaan seluruh kegiatan di lingkungan Poltekesos Bandung perlu dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan kebijakan, program dan anggaran. Hal ini sangat penting dan diharapkan dapat memetakan kemajuan dan maupun kendala/permasalahan yang dihadapi setiap unit pelaksana kegiatan (UPK) dalam mengimplementasikan kebijakan dan program. Output yang diperoleh dari hasil evaluasi berupa data dan informasi, nantinya akan menjadi sumber data terbaru dan bisa dijadikan sebagai acuan untuk membenahi dan memperbaiki implementasi kebijakan, program dan anggaran di tahun berikutnya.

Hal ini ditegaskan oleh Wakil Direktur III, Epi Supiadi, yang didampingi oleh Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Perencanaan (BAAP), Vivin Harwati Suffiar; saat membuka pelaksanaan kegiatan Evaluasi Program dan Anggaran mewakili Direktur. “ Evaluasi program merupakan hal yang penting, tidak hanya terkait anggaran tetapi juga target-target yang harus dicapai. Oleh sebab itu, seluruh pelaksana UPK di lingkungan Poltekesos Bandung wajib mengikutinya. Perlu dilakukan penyesuaian kalender akademik dan nonakademik agar seluruh UPK bisa menyesuaikan waktu untuk mengikuti evaluasi program”, ujar Epi. 

Lebih lanjut, Epi juga menyampaikan bahwa pelaksanaan kegiatan di Poltekesos Bandung mengalami banyak penyesuaian karena pandemi Covid-19 yang menyebabkan beberapa isu-isu strategis yang sudah direncanakan pada tahun 2020 ini belum tercapai dengan maksimal, salah satunya pelaksanaan kerjasama luar negeri dengan Griffith University, Australia. 

Kegiatan Evaluasi Program dan Anggaran dilaksanakan selama 2 (dua) hari pada 20-21 November 2020 di Hotel Grand Aquila, Bandung. Kegiatan ini diikuti oleh 83 orang peserta yang terdiri dari Unsur Pimpinan dan Pejabat Struktural; Unsur Senat dan Satuan Pengawas internal (SPI); Ketua Program Studi; Kepala UPK, UPT dan Instalasi; serta undangan dari BBPPKS Lembang, BRSPDN Wyata Guna dan Balai Literasi Braille (BLBI) Abiyoso. 

Pada kegiatan ini, masing-masing UPK memaparkan tentang capaian dan output kegiatan yang sudah dilaksanakan; hambatan atau kendala yang dihadapi serta besaran penyerapan anggaran yang telah dicapai. Setiap paparan ini nantinya akan dibahas dan dievaluasi oleh unsur pimpinan dan SPI. Untuk meningkatkan pemahaman tentang pengelolaan program dan anggaran, juga dihadirkan narasumber dari Direktur Anggaran Bidang Kesejahteraan Manusia dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan RI serta Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Jawa Barat.***dee