HumasPoltekesosBDG_Pelayanan Publik(Public Service) dalam birokrasi publik merupakan salah satu perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat disamping itu, pelayanan publik dalam birokrasi publik dimaksudkan untuk mensejahterakan masyarakat (warga negara) dari satu Negara kesejahteraan (welfarestate) dalam hal ini diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tatacara yang telah ditetapkan. Berbagai cara telah dilakukan guna memperbaiki pelayanan publik disetiap instansi Pemerintah, namun penyelenggaraan pelayanan publik masih tetap menjadi keluhan masyarakat karena tidak sesuai keinginan masyarakat. Seluruh pendekatan yang dipergunakan selama ini dalam upaya perbaikan pelayanan hanya berdasarkan kepada perintah sebagai penyedia layanan semata-mata, tidak dipadukan dengan keinginan masyarakat sebagai pengguna layanan.

Maka dari itu perlu disusun Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai tolak ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menegaskan bahwa penyelenggara berkewajiban melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik secara berkala. Selain itu ,data IKM akan dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya.Indeks
Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasaan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Survei IKM bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit
pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas Pelayanan publik selanjutnya.

Pelayanan Publik dewasa ini yang dilakukan oleh Aparatur Pemerintah masih banyak dijumpai kelemahan-kelemahan, sehingga belum dapat memenuhi kualitas yang diharapkan masyarakat. Hal ini ditandai dengan masih adanya berbagai keluhan mayarakat yang disampaikan melalui media massa dan secara perorangan, sehingga dapat menimbulkan citra yang kurang baik terhadap Aparatur Pemerintah.

Berdasarkan hal tersebut Program Sarjana Terapan Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Politeknik Kesejahteraan Sosial (Poltekesos) Bandung selenggarakan Quick survey kepuasan masyarakat dengan kegiatan terpantau oleh Pusat Penelitian Poltekesos Bandung selaku unsur bagian dalam melakukan survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). MeIalui hasil survey ini, diharapkan memberikan peningkatan kualitas pelayanan publik serta mewujudkan kinerja penyelenggaraan pemerintah dan meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat kepada Poltekesos Bandung.

Pelaksanaan Quick survey Prodi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial diselenggarakan serempak pada tanggal 11-13 Agustus 2023 yang berlokasi Jakarta dan Bekasi serta akan dilanjutkan pada tanggal 15 - 17 Agustus 2023 dengan program  Quick Survey Lapangan di beberapa tempat lokasi Praktikum Mahasiswa.

Dalam sambutannya Direktur menuturkan bahwa Indeks Kepuasan Masayarakat harus menjadi momok besar bagi penyelenggaraan layanan pablik, perlu adanya pemantauan dan perhatian lebih karena apa?? Hal ini mampu meningkatkan kepercayaan dan kredibilitas Poltekesos Bandung dimata Masyarakat serta menjadi penilaian khusus dalam akreditasi. Ujar Suharma

Pada implementasinya pelayanan publik Poltekesos Bandung harus berstrategi dengan menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang berkompeten dan berperilaku serta memiliki instrument yang sama sehingga dapat tergambar jelas pada presentasi kriteria indeksnya. Dalam penyelenggaraannya indeks kepuasan masyarakat tidak lagi keluar pada persentase angka melainkan dapat di kategorikan dalam beberapa kriteria seperti Sangat Baik, Baik, Cukup baik, Kurang baik, Tidak baik dan Buruk. Adapun beberapa bagian yang perlu jadi perhatian guna meningkatkan pelayanan publik secara optimal yaitu Pada Penerimaan mahasiswa baru, Pengajaran, Penelitian, Pengabdian, Sarana prasarana, dan Instalasi penunjang. Pungkas Suharma pada sambutannya

Dihadiri oleh Ketua Prodi, Sekretaris Prodi, Dosen HomeBase dan Staff Administrasi Prodi kegiatan pembahasan hasil Quick Survey kepuasan masyarakat berjalan lancar semestinya.