Selasa, 05 September 2023, berlangsung dari pukul 09.00 dan selesai pukul 12.00 di Ruang sidang khusus untuk program pasca sarjana Doktoral IPDN Jakarta di lantai satu gedung pasca sarjana Institut Pemerintahan Dalam Negeri jakarta, Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Inovasi Prof. Dr. Hyronimus Rowa, M.Si. mewakili atas nama Rektor IPDN Bapak Prof. Dr. Drs. H.Hadi Prabowo, MM., Pagi  ini diputuskan  hasil sidang promosi Doktor bahwasanya atas nama  Dr. Drs. H. Hartono Laras, M.Si, Sekretaris Jenderal Kemensos RI sekarang menjadi Dosen Politeknik Kesejahteraan (STKS) Kemensos Bandung raih gelar Doktor Ilmu Pemerintahan IPDN ke 230 dengan predikat Sangat Memuaskan.  dengan judul Disertasi:

”Implementasi Kebijakan Bantuan Sosial Kepada Masyarakat yang Terdampak Pandemi Covid-19 di Provinsi DKI Jakarta”.

Dengan Tim Promotor yang terdiri  dari : 1.   Prof. Dr. Dahyar Daraba, M.Si., 2. Prof. Dr. Ismail Nurdin, M.Si., 3. Prof. Dr. Mansyur Achmad, M.Si.,Tim Penguji/Oponen Ahli yang terdiri atas : 1. Prof Dr. Drs. H. Hadi Prabowo, M.M. (Rektor IPDN)., diamanatkan diwakili oleh Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Inovasi  Prof. Dr. Hyronimus Rowa, M.Si. selaku Ketua Sidang., 2.Prof. Dr. Muh. Ilham, M.Si., (Direktur Pasca sarjana IPDN)., 3. Dr. Sampara Lukman, M.A.,4. Dr. Ika Sartika, M.T., (Wakil Direktur Pasca sarjana)., 5. Dr. Faria Ruhana, M.P., (Kap Prodi S2 Program pasca sarjana IPDN)., 6. Prof. Dr. Zaenudin Amali, M.Si. (Penguji Eksternal)

Setelah memperhatikan gagasan, semangat, dan ketekunan Promovendus dalam proses penulisan disertasi dan prestasinya dalam kegiatan terstruktur selama 7 semester, ujian kualifikasi tertulis, seminar usulan penelitian, yang dilanjutkan dengan ujian naskah disertasi, Tim Promotor mempunyai alasan yang kuat untuk menerima disertasi Promovendus sebagai sebuah karya ilmiah yang layak dijadikan dasar bagi pemberian gelar Doktor. Oleh sebab itu kami Tim Promotor memandang bahwa Promovendus layak diajukan kehadapan sidang disertasi yang sangat berwibawa ini untuk diuji lebih lanjut sesuai dengan tradisi dan norma akademik yang berlaku di Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

Riwayat singkat Dr. Drs. H. Hartono Laras, M.Si., dilahirkan di Klaten, 6 Maret 1963, dari pasangan bapak Kasiran Pujo Sumarto (Alm) & Sumirah (Almh). Pernikahannya dengan Icuk Sukartinah telah dikaruniai 4 anak, yaitu: Abimanyu Anggito Pramukti, Danis Prakarsa Mardiko, Gayatri Wening Pramesti dan Pandu Jatu Pradityo.

Dr. Drs. H. Hartono Laras, M.Si., menempuh Pendidikan tingkat dasar di SDN Kwarasan Klaten dan lulus tahun 1975; selanjutnya bersekolah di SMPN Wonosari Klaten lulus tahun 1979; SMAN I Kartasura lulus tahun 1982; Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) jenjang S1 lulus tahun 1987 dan Magister di Universitas Krisnadwipayana lulus tahun 2000.

Dr. Drs. H. Hartono Laras, M.Si., saat ini sebagai Pejabat Fungsional (Dosen) Politeknik Kesejahteraan (STKS) Kemensos Bandung dengan riwayat jabatan sebagai berikut: 1. Tahun 1986-199, Dimulai Petugas Sosial Kecamatan. (Pak Penilik Sosial)., 2. Tahun 1995 -199 Kasubag Perumusan Program., 3. Tahun 2000 -2005 Kabag Program Laporan & Kabag Program dan Informasi. 4.Tahun 2005-2006 Kasubdit Pahlawan dan Tanda Jasa., 5. Tahun 2007-2008 Direktur Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil., 6. Tahun 2008-2009 Direktur Bantuan Koraban Bencana Sosial.,7. Tahun 2009 -2011 Sekretaris Ditjen Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan. 8. Tahun 2012-2015       Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan. 9. Tahun 2015-2017 Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial/dan merangkap Plt. Dirjen Rehabilitasi Sosial., 10. Tahun 2017 (Des – 2021 Sep) Sekretaris Jenderal dan (2017 s.d 2018/dan merangkap Plt. Inspektur Jenderal) Kemensos.

Disertasi Dr. Drs. H. Hartono Laras, M.Si,yang berjudul:” Implementasi Kebijakan Bantuan Sosial Kepada Masyarakat yang Terdampak Pandemi Covid-19 di Provinsi DKI Jakarta”, dilatarbelakangi fakta empiris bahwa dalam mengatasi dampak dari Pandemi Covid 19 yang mengganggu perekonomian masyarakat, pemerintah melaksanakan kebijakan pemberian bantuan sosial (bansos) di masa pandemi Covid-19 sangat berharga bagi masyarakat terdampak. Namun, pada pelaksanaannya banyak dihadapkan pada sejumlah persoalan, diantarnya exclusion errror dan inclussion error, serta tidak optimalnya sosialisasi bagi masyarakat penerima manfaat yang berdampak pada terjadinya gangguan pada saat distribusi bantuan dilakukan. Oleh karena itu, terdapat kebutuhan mendesak bagi pemerintah daerah untuk mengimplementasikan kebijakan perlindungan sosial bersama untuk pengelolaan krisis yang lebih baik di masa depan.

Perspektif implementasi kebijakan Grindle (1980) yang terdiri dari dimensi: 1) Isi Kebijakan, yaitu terdiri atas: a) (kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi), b) (tipe manfaat), c)  (derajat perubahan yang ingin dicapai), d) (letak pengambilan keputusan), e) (pelaksana program), dan f) (sumber-sumber daya yang digunakan),  dan dimensi 2) konteks implementasi yang terdiri dari atas: a) (kekuasaan, kepentingan-kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat), b) (karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa), c) (tingkat kepatuhan dan adanya respons dari pelaksana). digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini.

Dari Hasil Penelitian Dr. Drs. H. Hartono Laras, M.Si., telah berhasil memperoleh temuan penelitian bahwa: Kebijakan bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 di Provinsi DKI Jakarta belum optimal, dicermati dari perspektif: pertama, pada aspek Konten kebijakan dimana pemberian bantuan sosial belum mencapai manfaat rehabilitasi dan pemberdayaan. Tidak ada peraturan terkait mekanisme penentuan besaran bansos, sehingga besaran bantuan sosial diputuskan subjektif oleh pimpinan daerah. Kurangnya SDM dan keterlibatan pihak di luar pemerintahan dalam penyaluran bansos. Kedua, pada aspek Konteks implementasi, dimana pemerintah kesulitan mengatasi inclusion error dan exclusion error; masih banyaknya ego sektoral pada kelembagaan dan rezim, seta rendahnya kepatuhan dan daya tanggap pelaksana penyaluran bansos.Selanjutnya, dalam implementasi kebijakan bantuan sosial di masa pandemi Covid 19 bagi masyarakat terdampak di Provinsi DKI Jakarta ditemukan bahwa faktor-faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi kebijakan yaitu:

• Kapabilitas SDM; ketersediaan teknologi untuk meningkatkan kapabilitas SDM dalam penyaluran bansos merupakan faktor pendukung. Sedangkan rendahnya komitmen pelaksana untuk menaati prosedur penyaluran bantuan sosial menjadi merupakan faktor penghambat implementasi kebijakan.

• Kepemimpinan; determinasi pimpinan daerah menjadi faktor pendukung implementasi kebijakan. Sementara kesadaran aparatur pelaksana penyaluran bantuan sosial yang masih rendah untuk menaati instruksi pimpinan menjadi faktor penghambat implementasi kebijakan.

• Komunikasi dan koordinasi; infrastruktur TIK dan teknologi menjadi faktor pendukung implementasi kebijakan, sementara adanya ego sektoral dan birokrasi yang belum fleksibel menjadi faktor penghambat implementasi kebijakan.

Kemudian dirumuskan sebuah model implementasi kebijakan yang diberi nama “Model HARTONO” yang memiliki 3 dimensi yaitu: 1) standar isi kebijakan terdiri dari sub-dimensi high priority interest, actor of policy, dan resources of policy; 2) konteks pelaksanaan terdiri dari sub-dimensi tasking collaborative and coordinated, dan offensive consensus and responsiveness; 3) konteks pengawasan dan evaluasi terdiri dari sub-dimensi nice and strong leaderhsip; dan outstanding degree change.

Adapun Novelty model pada Model HARTONO melengkapi dimensi yang belum terakomodir pada Model Implementasi Kebijakan Grindle (1980) mengenai pentingnya dimensi pengawasan dan evaluasi, interaksi antar aktor, dan faktor eksternal lain seperti partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan. Untuk itu, Model HARTONO memasukkan sub-dimensi tasking collaborative and coordinated dan nice and strong leadership pada model implementasi kebijakan yang tidak terakomodir dalam model implementasi kebijakan Grindle (1980).

Nasehat Akademik yang disampaiakan oleh   prof.Dr.Mansyur Achmad.M.Si.  kepada Dr.Drs.H.Hartono Laras.M.Si,Kami dengan rasa bangga dan sukacita yang mendalam, mengucapkan selamat kepada Saudara Dr.Drs.H.Hartono Laras.M.Si, atas pencapaian luar biasa dalam meraih gelar akademik Doktor Ilmu Pemerintahan. Gelar ini merupakan hasil dari perjuangan panjang, dedikasi, dan keuletan yang luar biasa.

Melalui disertasinya yang berjudul “Implementasi Kebijakan Bantuan Sosial Kepada Masyarakat yang Terdampak Pandemi Covid-19 di Provinsi DKI Jakarta”, Dr.Drs.H.Hartono Laras.M.Si, telah menunjukkan pemahaman yang mendalam dalam bidang Ilmu Pemerintahan. Kami memberikan apresiasi yang tinggi atas upaya kerasnya dalam meneliti dan menghasilkan karya ilmiah yang berkontribusi secara signifikan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan.

Dengan gelar ini, Dr.Drs.H.Hartono Laras.M.Si, telah membuktikan dirinya sebagai seorang akademisi yang berkualitas dan terampil dalam bidangnya. Kami berharap Dr.Drs.H.Hartono Laras.M.Si, dapat mengaplikasikan keilmuannya dengan baik, sejalan dengan yang tertera dalam disertasinya. Semoga pengetahuan dan wawasan yang telah diperoleh dapat diimplementasikan dalam upaya memajukan Ilmu Pemerintahan dan memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa dan negara.

Khusus kepada Dr.Drs.H.Hartono Laras.M.Si,, yang saat ini menjabat sebagai Pejabat Fungsional (Dosen) Politeknik Kesejahteraan (STKS) Kemensos Bandung, saya ingin memberikan pesan khusus. Dalam posisi yang sangat strategis ini, Saudara memiliki kesempatan untuk melakukan terobosan yang signifikan dalam upaya menyiapkan sumber daya manusia yang unggul pekerjaan sosial serta berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di indonesia. Untuk itu, kami berharap saudara dapat menerapkan apa yang menjadi temuan pada penelitian disertasi saudara, yaitu model implementasi kebijakan bantuan sosial yang relevan pada kondisi darurat, sehingga kedepannya pelaksanaan kebijakan bantuan sosial dalam kondisi darurat tetap dapat terlaksana dengan efektif dan efisien sehingga mampu mengurangi atau meminimalisisr dampak negative dari suatu situasi darurat bagi pihak-pihak yang terdampak.

Di akhir pesan Akademik ini, saya ingin menyampaikan kepada Saudara Dr.Drs.H.Hartono Laras.M.Si, untuk terus mengembangkan Ilmu Pemerintahan, agar tetap relevan dan mampu memberikan terobosan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan semangat inovasi dan dedikasi, kita dapat menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan berkontribusi nyata bagi pembangunan bangsa ini.

Ucapan selamat dari Pimpinan media Aspirasi Publik yang juga sedang dalam menyelesaikan sekolah pasca sarjana program Doktoral di IPDN,Bapak  Oberlin Sinaga, SH., SE., MM. Dan wartawan aspirasi publik Dr. Joko susilo Raharjo Watimena, S.PdI,MM, Semoga ilmu yang didapatkan Dr. Drs. H. Hartono Laras, M.Si., Sekretaris Jenderal Kemensos RI 2017 -2021. sekarang menjadi Dosen Politeknik Kesejahteraan (STKS) Kemensos Bandung akan dapat bermanfaat Untuk Masyarakat Bangsa Dan Negara Indonesia Tercinta.