Humas-Poltekesos, Semarang – Direktur Poltekesos Bandung, Marjuki, menandatangani Nota Kesepahaman dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial Berbasis Mahasiswa (LKS-BMh) Jawa Tengah dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan 4 (empat) Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yaitu Yayasan La Tansa, Demak; RBM Difabel Ar Rizki Semarang; Panti Rehabilitasi Sosial Jiwa (PRSJ) Nurussalam Demak dan Pansi Asuhan Raden Sahid Demak.

Objek kerja sama yang disepakati mengenai pengembangan ilmu dan teknologi pekerjaan sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, dengan ruang lingkup meliputi pengembangan kapasitas SDM penyelenggara kesejahteraan sosial, penyelenggaraan pendidikan praktik lapangan/praktikum mahasiswa melalui laboratorium pelayanan kesejahteraan sosial, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Penandatangan dilaksanakan pada Sabtu pagi (9/10/2021) di Ruang Sidang Fakultas Ushuluddin dan Humaniora (FUHUM) Universitas Islam Negeri (UIN) Wali Songo, Semarang, yang disaksikan oleh Wakil Direktur I; Ketua Prodi Rehabilitasi Sosial; Ketua Prodi Pekerjaan Sosial, Kepala Laboratorium Pekerjaan Sosial, Kepala Bagian Umum dan Kerjasama (BUK) Poltekesos Bandung serta Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerja sama FUHUM UIN Wali Songo, Semarang.

LKS-BMh Jawa Tengah merupakan lembaga kemahasiswaan informal yang dibentuk sejak dua tahun lalu berdasarkan SK Dekan FUHUM UIN Wali Songo, Semarang sedangkan keempat LKS yang terlibat kerja sama memiliki fokus penanganan permasalahan sosial yang berbeda. Yayasan La Tansa menyelenggarakan pendidikan anak usia dini, pondok pesantren, kejar paket A, B dan C bagi anak kurang mampu dari Indonesia Timur; PRSJ Nurussalam menyelenggarakan rehabilitasi sosial jiwa, RBM Difabel Ar Rizki fokus menangani permasalahan 87 orang anak difabel akibat perkawinan dekat, sedangkan Panti Asuhan Raden Sahid menangani permasalahan penyandang disabilitas mental, anak berhadapan dengan hukum (ABH), anak jalanan dan anak punk.

Menurut Sadiman Al Kundarto, selaku Pembina LKS-Bmh Jawa Tengah, dengan dijadikannya LKS sebagai laboratorium lapangan bisa menjadi tempat praktik penanganan masalah sosial baik dari sistem, metode, teknik dan indikatornya. “Harapannya dari kerja sama ini akan ada alat ukur, agar suatu program apapun bidangnya bisa dinilai keberhasilannya secara objektif sehingga LKS bisa dikembangkan, semakin luas jangkauan masalahnya, murah biayanya, deteksi dini semakin cepat dan tepat sasarannya”, ujar Sadiman.

Direktur Poltekesos Bandung, Marjuki, juga menyampaikan bahwa kerja sama antara Poltekesos Bandung dengan LKS berbasis mahasiswa dan LKS berbasis masyarakat, khususnya yang ada di Jawa Tengah ini, bisa memberikan warna bagi pengembangan kurikulum pendidikan dan pelayanan sosial melalui penerapan teknologi pekerjaan sosial yang tepat baik indikator dan instumennya.

Lebih lanjut saat diwawancara oleh rri.co.id, Marjuki menjelaskan alasan menggandeng mitra LKS berbasis mahasiswa dalam kerja sama ini. “UIN Wali Songo memiliki fakultas yang berkaitan dengan humaniora dan sosial, sehingga penting untuk mengembangkan potensi agar masalah sosial yang ada di masyarakat bisa diatasi. Dengan menggandeng mahasiswa, diharapkan mereka bisa paham, sehingga jika ada program/kegiatan yang dikembangkan oleh pemerintah daerah atau stakeholder terkait penanganan masalah sosial, mahasiswa bisa ikut terlibat”, ujarnya. “Mahasiswa nantinya bisa membentuk kelompok kajian dan pelayanan yang akan didiskusikan dan dipresentasikan, sehingga akan menambah nalar mahasiswa secara akademik dan nilainya tinggi baik bagi mahasiswa maupun perguruan tingginya,”pungkas Marjuki.

Marjuki juga menambahkan bahwa Poltekesos Bandung terus berupaya untuk menjalin kerja sama dengan berbagai mitra stakeholder yang mengarah pada pelaksanaan pendidikan vokasi, agar teknologi pelayanan bisa diterapkan di masyarakat maupun di perguruan tinggi.***dee