BERITA POLTEKESOS




HumasPoltekesosBDG _ Wakil Direktur bidang Akademik mewakili Direktur menyambut hangat Kunjungan Komisi Nasional Disabilitas (KND) RI yang didampingi Wakil Direktur bidang Umum. Dalam rangka mendukung penyelenggaraan sekolah rakyat tersebut, Komisi Nasional Disabilitas (KND) laksanakan koordinasi terkait fungsi layanan rehabilitasi sosial, fungsi layanan pelatihan dan fungsi layanan akademisi yang akan berlangsung dilingkungan Poltekesos Bandung. Kegiatan berlangsung di Gedung Rektorat Ruang Pertemuan Utama Lt 3. Selasa (6/5/2025)

Pendidikan inklusif merupakan fondasi penting dalam membangun masyarakat yang adil,  setara dan sejahtera. Dalam hal ini, Sekolah Rakyat berperan sentral sebagai pelopor pendidikan inklusif yang tidak hanya memberi ruang belajar bagi semua, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, kesetaraan, dan keberagaman. Kehadiran Sekolah Rakyat memberi angin segar bagi anak-anak dari keluarga miskin, pekerja informal, anak jalanan, penyandang disabilitas, hingga anak-anak dari komunitas adat dan daerah konflik yang seringkali terabaikan dalam sistem pendidikan nasional.

Sekolah Rakyat merupakan inisiatif berbasis komunitas yang tumbuh dari bawah, menjawab langsung kebutuhan pendidikan masyarakat yang selama ini tidak tersentuh oleh sistem formal.

Mengawali pertemuan, Wakil Direktur bidang Akademik menyampaikan sebelumnya Poltekesos telah mendapatkan 50 siswa (2 rombel), di luar desil 1 dan desil, 2 tingkatan SMA Ada yang mendaftar 133 calon siswa dengan melalui  case conference. Selanjutnya calon siswa akan melewati tahap tes kesehatan dan asesmen diagnostik untuk mengetahui hal-hal yang tidak terstruktur. Ujar Lina Favourita

Komisi Nasional Disabilitas (KND) dalam paparannya memberikan Presentasi Instrumen Asesmen Modalitas Sekolah Rakyat Inklusif Penyandang Disabilitas dengan memandang 3 aspek seperti Aspek Struktural, Aspek Proses dan Aspek Hasil. Hasil asesmen adalah baseline data terkait sumber daya fisik dan nonfisik yang dimiliki dengan melihat pada analisis ketimpangan (gap analysis) antara hasil asesmen dan kondisi ideal. Selanjutnya, menyusun langkah strategis yang terukur berdasarkan waktu, target, dan indikator yang harus dipenuhi.

Kemudian, pertemuan dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab terkait hal-hal yang dapat menunjang terselenggaranya Sekolah Rakyat Inklusif. Kegiatan dihadiri Jonna Aman Damanik selaku Komisioner KND, Sekretariat KND, Pokja KND, Staff Khusus KND, Tim Rekruitmen Sekolah Rakyat Poltekesos, Pusat Kajian dan Layanan Disabilitas Poltekesos Bandung, Tim Penyusun Kurikulum Sekolah Rakyat Pusat.




@poltekesosbandung

Silahkan isi dengan lengkap data di bawah ini.